perekonomian indonesia

MAKALAH

PEREKONOMIAN INDONESIA

CHUSNUL APIATIN

22214395

1EB32

FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTASI

UNVERSITAS GUNADARMA

BAB I

PENDAHULUAN

Pola dan proses dinamika pembangunan ekonomi di suatu negara sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik internal (domstik) maupun eksternal (global). Faktor-faktor internal, diantaranya adalah kondisi fisik (termasuk iklim), lokasi geografi, jumlah dan kualitas sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, kondisi awal ekonomi, sosial dan budaya, sistem politik serta peran pemerintah di dalam ekonomi. Sedangkan, faktor-faktor eksternal diantaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.

            Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa keberhasilan pembangunan dari suatu negara, khususnya negara berkembang, tidak terlepas dari sistem perekonomian  atau pembangunan ekonomi yang diterapkan, infrastruktur fisik dan sosial, serta tingkat pembangunan yang telah dicapai pada masa penjajahan.

            Sehingga dapat dikatakan bahwa yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi bukan ”warisan” dari negara penjajah, melainkan orientasi politik, sistem ekonomi serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh rezim pemerintah yang berkuasa setelah lenyapnya kolonialisasi, terutama pada tahun-tahun pertama setelah merdeka karena tahun-tahun tersebut merupakan periode yang sangat kritis dan sangat menentukan kelanjutan pembanguan selanjutnya. Dapat disimpulkan apabila penerapan sistem ekonomi serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh rezim pemerintah yang berkuasa pada tahun-tahun pertama setelah merdeka dikatakan kurang tepat, atau hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik, maupun nonfisik, perang revolusi, serta gejolak politik di dalam negeri, ditambah lagi dengan manajemen makro yang buruk pada tahun-tahun pertama setelah merdeka, maka dalam kondisi politik dan sosial dalam negeri seperti ini sangat sulit sekali bagi pemerintah utuk mengatur perekonomian dengan baik di tahun-tahun berikutnya.

            Dapat dilihat dari pengalaman Indonesia sendiri menunjukan bahwa pada zaman Pemerintahan Orde Lama, rezim yang berkuasa menerapkan sistem ekonomi tertutup dan lebih mengutamakan kekuatan militer daripada kekuatan ekonomi. Ini semua menyebabkan ekonomi nasional pada masa itu mengalami stagnasi atau pembangunan praktis tidak ada.

            Pentingnya mempelajari suatu sejarah perekonomian untuk suatu negara khususnya Indonesia. Karena, dengan mempelajari sejarah perekonomian negara itu sendiri diharapkan dapat memecahkan suatu permasalahan perekonomian dari negara itu sendiri. Sehingga dapat mengambil keputusan untuk menerapkan sistem ekonomi yang dapat dikatakan pantas untuk negara itu. Maka dari itu dalam bab ini saya akan membahas mengenai sejarah ekonomi Indonesia pada masa Pemerintahan Orde Lama (1950-1996), hingga pada masa Pemerintahan Megawati (2001 sampai sekarang), serta sistem ekonomi Indonesia.

BAB II

Perekonomian Indonesia

1.      Sistem Ekonomi Indonesia  

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan dari suatu negara untuk membuat sumber daya yang dimilikinya berjalan dengan baik kepada suatu individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan yang terdapat antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah  bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu  boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di  pegang oleh pemerintah. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi yang satu dengan sistem ekonomi lainnya adalah  bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu  boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di  pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur  produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana ( planned economies) memberikan hak kepada  pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada  perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi  barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.

-          Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu subjek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang – orang atau masyarakat. Sedangkan sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur  kondisi perekonomian suatu Negara yang disesuaikan dengan kondisi kenegaraan dari Negara itu sendiri.

.

·         Sistem Ekonomi Dunia

Sistem perekonomian adalah suatu alokasi yang diberikan negara kepada individu atau lembaga tertentu. Sistem perekonomian negara merupakan suatu sistem yang dianut oleh suatu negara, Sistem perekonomian yang dijalankan suatu negara akan memberikan dampak tersendiri terhadap perekonomian negara tersebut, dan juga bisa mempengaruhi bangsanya. Oleh karena itu sistem perekonomian yang diterapkan suatu negara tidak boleh sembarangan.Sistem ekonomi adalah seperangkat mekanisme dimana suatu negara memiliki strategi untuk mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran rakyatnya. Sistem ekonomi di pengaruhi dengan adanya faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang membedakan sistem ekonomi antara negara yang satu dengan yang lain, yaitu:                     

1.      Falsafah dan ideologi negara,

2.      .Sistem politik,

3.      Sistem pemerintahan, dan

4.      Lembaga-lembaga sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat

Faktor eksternal yang mempengaruhi sistem ekonomi di suatu negara, yaitu:

1.      Sistem ekonomi yang dianut oleh negara tersebut,

2.      Sosial budaya luar negeri,dan

3.      Politik dunia internasional.

Dibawah ini merupakan macam-macam dari sistem ekonomi di beberapa belahan dunia, yaitu:

-          Sistem Ekonomi Sosialis/Komunis

Sistem ekonomi ini menjadikan pemerintah sebagai pusat dari segala macam kegiatan ekonomi. Segala macam kegiatan ekonomi masyarakat diatur oleh pusat, bahkan mengenai hak milik pribadi pun pemerintah pusatlah yang mengatur.                                                                      

 Akibat dari sistem ini, tidak adanya kepemilikan pribadi karena semuanya diatur oleh pusat. Tak ada pula si kaya dan si miskin karena ekonomi komunis berpandangan bahwa seharusnya kondisi masyarakat harus “sama rata sama rasa”, tak ada yang lebih dan tak ada yang kurang. Rakyat atau masyarakat tidak bebas menggunakan sumber daya alam.                    

Kemampuan mereka untuk berpikir kreatif benar-benar dipasung sehingga rakyat hanya bisa “terima-terima” saja. Sistem ekonomi sosialis ini digawangi oleh Rusia.

-          Sistem Ekonomi Liberal/Kapitalis

Sistem ekonomi ini membebaskan segala macam bentuk kegiatan ekonomi. Pemerintah tak ada urusan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat. Mereka semua mendapatkan hak yang sama untuk berkreativitas. Tak ada pelarangan Intinya, dalam sistem ekonomi kapitalis, semua bebas berbuat apa saja. Sehingga tak mengherankan bila kaum pemodal atau kapital menjadi kaum yang super power pada sistem ekonomi ini. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis ini digawangi oleh Amerika sebagai negara imperialis.

-          Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi yang merupakan kombinasi dari dua sistem ekonomi yang sebelumnya, yaitu komunis dan liberal. Rakyat memiliki hak untuk berkreativitas, namun demikian pemerintah juga tetap berperan dalam mengatur jalannya kegiatan ekonomi.

-          Perekonomian Terencana

Ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, lanjutnya, kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara; Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Uni SovietEropa Timur lainnya menggunakan sistem ekonomi ini hingga akhir abad ke-20. Namun saat ini, hanya Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan RRC yang menggunakan sistem ini. Negara-negara itu pun tidak sepenuhnya mengatur faktor produksi. China, misalnya, mulai melonggarkan peraturan dan memperbolehkan perusahaan swasta mengontrol faktor produksinya sendiri. dan banyak negara

-          Perekonomian Pasar

Perekonomian pasar bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan (dalam batas-batas tertentu). Sebagai akibatnya, barang yang diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran-permintaan.

-          Perekonomian Pasar Campuran

Perekonomian pasar campuran atau mixed market economies adalah gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terencana. Menurut Griffin, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang benar-benar melaksanakan perekonomian pasar atau pun terencana, bahkan negara seperti Amerika Serikat. Meskipun dikenal sangat bebas, pemerintah Amerika Serikat tetap mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi kegiatan ekonomi. Misalnya larangan untuk menjual barang-barang tertentu untuk anak di bawah umur, pengontrolan iklan (advertising), dan lain-lain. Begitu pula dengan negara-negara perekonomian terencana. Saat ini, banyak negara-negara Blok Timur yang telah melakukan privatisasi pengubahan status perusahaaan pemerintah menjadi perusahaan swasta.

·         Sosialis dan kapitalis

-            Sistem kapitalis (capitalist economy)

Sistem kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif dan atau faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta. Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba.

-          Sistem sosialis (sosialis economy)

Jika sistem ekonomi kapitalis percaya bahwa kemakmuran bersama harus dibangun di atas fondasi kemakmuran individu, sistem sosialis berpandangan sebaliknya , kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berfondasikan kemakmuran bersama. Konsekuensinya, penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor ekonomi yang harus ditekan sesedikit mungkin. Itulah sebabnya dalam masyarakat sosialis sebagian besar kepemilikan merupakan kepemilikan sosial (Social Property)

·         Persaingan terkendali 

Dalam sistem ekonomi indonesia ada persaingan tidak sempurna (Oligopoli, Monopoli,dsb) tetapi pemerintah kerena pemerintah tetap mengendalikan ekonomi dalam negara.karena pemerintah memberikan subsidi dan bantuan lainya kepada para pengusaha kecil dan menengah agar dapat terus bersaing dengan pengusaha yang lain sehingga kesejahteraan akan meningkat. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal mengatur dan mengawasi jalannya perekonomian negara, dengan menciptakan berbagai kebijakan-kebijakan.

Kadar Kapitalisme dan Sosialisme

Sistem ekonomi indonesia mengambil dari sistem kapitalisme dan sistem sosialisme yang tidak semuanya diambil. Sistem Kapitalisme jika ada kesalahan dalam praktek perdagangan yang tidak sehat, maka persaingan bebas diganti menjadi persaingan tidak sempurna (Oligopoli, Monopoli, dsb) karena kebijaksanaan moneter pemerintah yang kurang besar, dan tetp mempertahankan hak-hak dan kebebasan azasi manusia (inti demokrasi politik, dalam UUD ‘ 45 dan pancasila) dan sistem ekonomi indonesia menuju azas desentralisasi dalam birokrasi pengambilan keputusan. Sistem Sosialisme adalah lebih menekan koreksi terhadap ditribusi pendapatan dan kekayaaan yang tidak merata, dan menekan pada keadilan masyarakat sehingga kelembagaanekonomi yang ada isinya dapat berubah tergantung psikologi yang dipengaruhi olehperkembangan dunia.

Sehingga Sistem Ekonomi Indonesia, memberikan kebebasan kepada individu untuk berusaha semaksimal mungkin dan hak-hak setiap individu tersebut diakui oleh negara (kapitalisme) tetapi untuk sumber-sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti listrik, air dikuasai oleh negara (sosialisme).   
            Kondisi perekonomian Indonesia saat ini sudah mengalami perbaikan dengan cukup mendasar. mata uang Rupiah berada pada kondisi yang stabil dan kompetitif, inflasi semakin terkendali. cadangan devisa mencapai tingkat yang aman, defisit APBN berhasil terus ditekan, ekspor mulai meningkat dan begitu juga pada investasi. Dengan para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dan para investor yang terus bergiat dalam menghadirkan produk dan jasa, yang selama ini telah menjadi tiang penyangga perekonomian nasional pada masa-masa sulit ini. negara-negara dan lembaga kreditor multilateral yang tergabung dalam the Consultative Groupon Indonesia (GCI), yang memberikan bantuan program dan proyek yang diperlukan untuk menutup defisit APBN yang semakin terkendali itu.

BAB III

5.      Sejarah Ekonomi Indonesia

    Masa Pendudukan Belanda

Pada masa penjajahan indonesia menerapkan sistem perekonomian monopolis. VOC adalah lembaga yang menguasai perdagangan Indonesia saat itu. Pada masa VOC berkuasa mereka menerapkan peraturan dan strategi agar mereka tetep menguasai perekonomian Indonesia. VOC juga menjaga agar harga rempah-rempah tetap tinggi, Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku yang memang sudah diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran niaga samudera Hindia.

Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :

1.      Hak mencetak uang

2.      Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai

3.      Hak menyatakan perang dan damai

4.      Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri

5.      Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja

sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah. Pada tahun 1795, VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :

1.      Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya   besar, terutama perang Diponegoro.

2.      Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar.

3.      Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri.

4.      Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas defisit.

Masa Pendudukan Inggris

Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah. bahkan mengalami kegagalan.Sebab-sebabnya antara lain :

1.      Masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak.

2.      Pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit.

3.      Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan secara turun-temurun.

 

   Masa Culturstelsel

Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit, dll. Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi amat menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor). Namun segi positifnya adalah, mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup mereka.

     Sistem Ekonomi Pintu Terbuka

Adanya dorongan dari kaum humanis belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Hal ini nampaknya juga masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antara lain terlihat pada :

1.      Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengelola perkebunan swasta sebagai golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap tanah.

2.      .Prinsip keuntungan absolut : Bila di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat tersebut.

3.      Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan pada pihak swasta, walau jelas, pemerintah Belanda masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguhnya.

Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan layak.

      Masa pendudukan Jepang

Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.

Seperti ini lah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Lama (1945-1950)

Pada masa awal kemerdekaan perekonomian Indonesia amatlah buruk antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi karena pada saat itu indonesia menggunakan 3 mata uang, yaitu:

1.      Mata uang De Javasche Bank,

2.      Mata uang pemerintah Hindia Belanda,

3.      Mata uang pendudukan Jepang.

Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

1.                 Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.

2.                 Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

3.                 Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

4.                 Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. e)Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia,di sebabkan oleh:

1.      Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :

-          Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50,

-          Uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan

-          Semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

2.      Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.

3.      Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Baru

Setelah jatuhnya masa pemerintahan presiden Soekarno dan digantikan oleh presiden Soeharto,banyak rencana untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maja dan mampu bersaing dengan negara lain. Pada masa ini perbaikan di bidang ekonomi dan politik adalah prioritas utama. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.

Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun)

Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Reformasi

Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan.

BAB IV

PDB , Pertumbuhan , dan Perubahan Struktur Ekonomi

·         Produk Domestik Bruto

PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.
PDB Nominal (atau disebut PDB Atas Dasar Harga Berlaku) merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan PDB riil (atau disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan) mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga.
(Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas)        

Analisa Mekanisme (kinerja) Ekonomi Nasional berdasar PDB melalui 3 pendekatan, yaitu :

1.      Pendekatan Produksi

2.      Pendekatan Pengeluaran/Pembelanjaan

3.       Pendekatan Pendapatan

·         Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah (value added) dari semua sektor produksi. Besarnya nilai produksi (angka-angka PDB) diperoleh dari :                 Nilai tambah (value added) dari berbagai jenis barang & jasa. Sektor industri dapat diklasifikasikan menjadi 11 sektor industri, yang biasanya terbagi menjadi 3 kelompok besar :           

                 

1.      Sektor Primer       

2.      Sektor Sekunder

3.      Sektor Tersier

·         Pendekatan Pengeluaran/Pembelanjaan

Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari unit/komponen2 ekonomi, yaitu:

1.       Konsumsi Rumah Tangga (RT)=C

2.       Perusahaan, berupa investasi/pembentukan modal bruto =I

3.       Pengeluaran Pemerintah (konsumsi/belanja pemerintah) =G

4.       Expor – Impor =( X – M )

Dalam Keseimbangan Perekonomian Nasional, sering di formulasikan dalam persamaan sbb:
PDB = C + I + G + ( X – M)

·         Pendekatan Pendapatan

Diperoleh dengan cara menghitung jumlah balas jasa bruto (blm dipotong pajak) / hasil dari faktor produksi yang digunakan
PDB = sewa + upah + bunga + laba

Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.

Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran

                                                                                                           

·         Faktor Penentu Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Subandi, dalam bukunya Sistem Ekonomi Indonesia, menulis bahwa factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum, adalah:

1.      Factor produksi

2.      Factor investasi

3.      Factor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran

4.      Factor kebijakan moneter dan inflasi

5.      Factor keuangan negara

Sedangkan Tambunan, dalam bukunya Perekonomian Indonesia, menulis bahwa di dalam teoti-teori konvensional, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas dari factor-faktor produksi seperti SDM, kapital, teknologi, bahan baku, enterpreneurship dan energi.  Akan tetapi, factor penentu tersebut untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, bukan pertumbuhan jangka pendek.

Dengan kata  lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan lebih baik, sama atau lebih buruk dari tahun 2000 lebih ditentukan oleh factor-faktor yang sifatnya lebih jangka pendek, yang dapat dikelompokkan ke dalam factor internal dan eksternal.

Factor eksternal didominasi oleh factor-faktor ekonomi, seperti perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi kawasan atau dunia.

1.       Faktor-faktor Internal

a.      Factor ekonomi, antara lain:

-          Buruknya fundamental ekonomi nasional

-          Cadangan devisa

-          Hutang luar negeri dan ketergantungan impor

-          Sector perbankan dan riil

-          Pengeluaran konsumsi

b.      Faktor non ekonomi, antara lain:

-          Kondisi politik, social dan keamanan

-          PMA dan PMDN

-          Pelarian modal ke luar negeri

-          Nilai tukar rupiah

Penutup

Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai materi yang menjadi bahasan dalam makalah ini, tentunya banyak kekurangan dan kelemahan kerena terbatasnya pengetahuan kurangnya rujukan atau referensi yang kami peroleh hubungannya dengan makalah ini Penulis banyak berharap kepada para pembaca yang budiman memberikan kritik saran yang membangun kepada kami demi sempurnanya makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis para pembaca khusus pada penulis. Aamiin

 

Daftar pustaka

http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/05/makalah-produk-domestik-bruto-pdb.html

https://dedesitirohmah92.wordpress.com/2014/03/22/sistem-perekonomian-di-dunia-4/

http://ardhiananoerhaq.blogspot.com/2011/03/pdb-pertumbuhan-dan-perubahan-struktur.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian

sidikaurora.wordpress.com/2011/02/16/perkembangan-sistem-perekonomian-indonesia-dari-masa-ke-masa/

http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111107203317AAeVocF

http://lhalhaa.blogspot.com/2013/04/sistem-perekonomian-indonesia.html                   http://kurniawanekaputra30.blogspot.com/2014/04/1.html                                    http://ekonomiirvan.blogspot.com/                              

http://sakinah-febrianty.blogspot.com/2011/02/sistem-perekonomian-indonesia.html